Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan

Halaman ini berisi materi Hukum Perusahaan yang mayoritas dalam pdf, yang terkait dengan aspek legal suatu perusahaan yang berbadan hukum, OSS dan INSW, serta informasi lain yang berhubungan.

Materi Hukum Perusahaan ini dibuat terutama untuk membantu mengenal dan administrasi dokumen legal utama dalam perusahaan serta dasar hukum dan penjelasannya bagi pengguna awam, terutama untuk yang tidak sekolah hukum.

 

Link Aturan Hukum di Indonesia – KemenhukHAM

 

UU 11 tahun 2020 – Omnibus Law

 

Peraturan Perpajakan – Omnibus Law

 

Peraturan Kepersonaliaan – Omnibus Law

 

Daftar Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

(sumber: Universitas Sanata Dharma, https://www.usd.ac.id/):

Bagaimana penjelasan singkat tentang Omnibus Law yang sedang ramai dijadikan bahan obrolan para mahasiswa?

Mengarah kepengertian umum, Omnibus Law dapat diartikan sebagai suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Dari sisi pemerintah, mereka mengklaim setidaknya ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law.

  1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.
  2. Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan.
  3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Omnibus Law yang dimaksudkan:

  1. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,
  2. Omnibus Law Perpajakan,
  3. Omnibus Law Ibu Kota Negara,
  4. Omnibus Law Farmasi.

 

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu:

  1. Penyederhanaan Perizinan,
  2. Persyaratan Investasi,
  3. Ketenagakerjaan,
  4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M,
  5. Kemudahan Berusaha,
  6. Dukungan Riset dan Inovasi,
  7. Administrasi Pemerintahan,
  8. Pengenaan Sanksi,
  9.  Pengadaan Lahan,
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
  11. Kawasan Ekonomi.

Omnibus Law ini sudah disahkan menjadi Undang Undang dan mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2020.

 

Online Single Submission (OSS)

Agar lebih mempermudah dan mengurangi birokrasi proses perizinan dalam pendirian perusahaan, pemerintah Indonesia tahun 2018 telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS).

Dasar hukumnya:

Link:

Hasil dari OSS:

  • NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS
  • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), diterbitkan bersamaan dengan OSS
  • Izin Lokasi, diterbitkan bersamaan dengan OSS
  • Izin Lingkungan, diterbitkan bersamaan dengan OSS
  • Izin Usaha Industri (IUI), diterbitkan bersamaan dengan OSS

Kelima dokumen tsb diatas adalah inti surat Hukum Perusahaan. Simpan softcopy di cloud (google drive, Cs) dan satu master copy di pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai TDP, API, dan Kepabeanan

 

INSW (Indonesia National Single Window)

Situs yang melayani aktivitas Perdagangan Internasional; banyak membantu proses trading di Indonesia karena menjadi National Single Window, sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menyediakan informasi mengenai: HS Code, LARTAS, Regulation Repository, Rules Of Origin, List of Authorized Traders, Trade Simulation, Exchange Rate, Manifest Information

 

Legal lainnya yang penting

Selain inti surat Hukum Perusahaan, berikut adalah ‘standar’ Surat-surat Legal yang harus ada dalam suatu perusahaan.

Biasanya yang disimpan oleh pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA:

  • TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sekarang tidak perlu lagi, diganti dengan NIB (OSS)
  • Kartu NPWP (dibuat di Kantor Pajak)
  • Surat Pengukuhan PKP (dibuat di Kantor Pajak)
  • SK Domisili, di Jakarta sudah dihapus dengan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 . Daerah lain bagaimana?
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online: daftar ke website BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di provinsi tempat (perusahaan) Anda tinggal
  • Izin Gangguan (HO) tidak usah dibuat lagi, karena sudah dicabut dengan UU no 11 2020 – Cipta Kerja (Omnibus Law)
    • Sebelumnya, lihat: Permendagri No 19/2017 – Pencabutan Izin Gangguan
  • Akta Notaris pendirian PT / CV (sejak perusahaan berdiri s/d yang terakhir)
  • Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
  • Aneka surat Perjanjian Kredit Leasing
  • Sertifikat HGB (/Hak Milik/…/Hak Tanggungan) tanah dan bangunan milik perusahaan
  • BPKB semua Kendaraan milik perusahaan

 

Link aneka peraturan pdf – kemenhukham

 

Special Report – World Justice Project

  • World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli dan independen tentang supremasi hukum. Sekarang mencakup 128 negara dan yurisdiksi, Indeks ini mengandalkan survei nasional lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi hukum dan para ahli untuk mengukur bagaimana aturan hukum dialami dan dirasakan di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi orang dari ketidakadilan besar dan kecil. Ini adalah dasar bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian — yang menopang pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.
  • Terbit akhir tahun: WJP Rule of Law Index 2020 (pdf)

  • Terbit akhir tahun: The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index – Indonesia 2020

 

Link tentang Kriminalitas, Korupsi, Teroris, dan Narkoba dari PBB:

 

Hukum Perusahaan pada PT

dari Undang2 Ciptaker – PP Modal Dasar … Usaha Mikro Kecil

 

Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:

  1. beli voucher Rp. 50.000 (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
  2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya

 

Link referensi Perseroan Terbatas (irmadevita com – April 2021): (3, 34, 45 !)

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
  2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
  3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
  4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
  5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
  6. Perubahan Klasifikasi SIUP
  7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
  8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
  9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
  10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
  11. Inbreng
  12. Akuisisi
  13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
  14. Prosedur Pendirian PT PMA
  15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II 
  16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  17. Transaksi Benturan Kepentingan
  18. Konsekwensi Hukum Jika Pemegang Saham menggunakan harta PT
  19. Jika Direksi PT Menjadi Tersangka
  20. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  21. Buyback Saham Berdasarkan UUPT No.40/2007
  22. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  23. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
  24. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
  25. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
  26. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
  27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
  28. Perizinan PMA
  29. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  30. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
  31. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  32. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
  33. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
  34. PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
  35. Proses Teknis Pendirian PT
  36. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  37. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
  38. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
  39. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
  40. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
  41. Pengambil-alihan (akuisisi)
  42. Perusahaan Negara (1)
  43. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
  44. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
  45. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
  46. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
  47. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
  48. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
  49. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
  50. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  51. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
  52. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  53. Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
  54. Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
  55. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
  56. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  57. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
  58. Perizinan PMA
  59. Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
  60. Proses Teknis Pendirian PT

 

Hukum Perusahaan pada CV

(link referensi: irmadevita com – April 2021):

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
  2. Pendirian Cabang CV
  3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
  4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
  5. Contoh Akta Pendirian CV
  6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
  7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
  8. Pendaftaran Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  9. SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  10. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
  11. Pendirian BUMDesa

 

Undang Undang / PP lain:

 

PP Penerimaan Negara Bukan Pajak:

 

Hukum Perusahaan pada Yayasan

(link referensi: irmadevita com – April 2021):

  1. Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
  2. Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
  3. Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
  4. Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
  5. Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
  6. Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
  7. Pembubaran Yayasan (2)
  8. Contoh akta Pendirian Yayasan
  9. Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?
  10. Keterlibatan Koperasi dalam Pendirian Yayasan
  11. Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan
  12. Mengapa BUMN Tidak Boleh Lagi Mengelola Yayasan?
  13. Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP
  14. Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)

 

Hukum Perusahaan untuk General Affair

 

Materi Hukum Perusahaan lainnya

 

link lain yang berguna di Hukum Perusahaan:

 

 

 

# Hukum Perusahaan