Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan pdf yang menarik untuk diketahui

Halaman ini berisi materi Hukum Perusahaan pdf yang mayoritas dalam format pdf, yang terkait dengan aspek legal suatu perusahaan yang berbadan hukum, OSS (Online Single Submission) dan INSW (Indonesia National Single Window), serta informasi lain yang berhubungan. Hukum Perusahaan

Struktur RUU Cipta kerja dari Kompas

Materi Hukum Perusahaan pdf ini dibuat terutama untuk membantu mengenal dan administrasi dokumen legal utama dalam perusahaan serta dasar hukum dan penjelasannya bagi pengguna awam, terutama untuk yang tidak sekolah hukum. Patokan Utama  

UU 11 tahun 2020 – Cipta Kerjapenjelasan

Undang Undang Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2020.  

Revisi Peraturan karena UU Cipta Kerja

Peraturan Perpajakan

 

Peraturan Kepersonaliaan

 

PP lain turunan UU Cipta Kerja

  Keunggulan materi Undang Undang / PP versi itokindo.org: DAFTAR ISI untuk yang tebalnya lebih dari 40 halaman, jumlah halaman lebih sedikit, buku lebih tipis, format kertas internasional – A4, lebih praktis untuk dibawa ke ‘sana sini’. Tinggal print dan jilid, dengan petunjuk ke copy center: copy cover, jilid langsung, punggung). Versi lama kami semua dalam format diktat (halakan genap kosong), kecuali yang ada keterangan bolak-balik.  

Legal perusahaan – Utama

Online Single Submission (OSS)

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Agar lebih mempermudah dan mengurangi birokrasi proses perizinan dalam pendirian perusahaan, pemerintah Indonesia tahun 2018 telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dasar hukumnya: Link: Hasil dari OSS – dokumen legal Utama:
  • NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS
    • NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan.
Dokumen legal lain yang diterbitkan bersamaan dengan NIB:
  • SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  • Izin Lokasi
  • Izin Lingkungan
  • Izin Usaha Industri (IUI)
  • Perizinan Usaha Berbasis Risiko, diterbitkan dengan proses tambahan
Selain Akta Pendirian, dokumen tsb diatas adalah inti surat Legal Perusahaan. Simpan softcopy di satu directory di cloud (google drive, Cs) dan satu master copy di CPU pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA.  

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

 

INSW (Indonesia National Single Window)

INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs release and clearance of cargoes). Situs yang melayani aktivitas Perdagangan Internasional; banyak membantu proses trading di Indonesia sudah menjadi Indonesia National Single Window, sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menyediakan informasi mengenai: HS Code, LARTAS, Regulation Repository, Rules Of Origin, List of Authorized Traders, Trade Simulation, Exchange Rate, Manifest Information.  

Legal lainnya yang penting

Selain inti surat Hukum Perusahaan, berikut adalah ‘standar’ Surat-surat Legal yang harus ada dalam suatu perusahaan. Biasanya yang disimpan oleh pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA:
  • TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sekarang tidak perlu lagi, diganti dengan NIB (OSS)
  • Kartu NPWP (dibuat di Kantor Pelayanan Pajak)
  • Surat Pengukuhan PKP (dibuat di Kantor Pelayanan Pajak)
  • SK Domisili Perusahaan, di Jakarta sudah dihapus dengan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 . Kontrak Hukum menyebutkan: SKDP merupakan kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah sehingga setiap daerah memiliki aturan yang berbeda dalam proses pelayanan SKDP. Karena menjadi kewenangan pemda, saat ini beberapa daerah seperti, DKI Jakarta dan Depok telah menghapuskan layanan SKDP sebagai bentuk penyederhanaan prosedur perizinan usaha.
  • Izin Gangguan (HO) tidak usah dibuat lagi, sudah dicabut dengan UU no 11 2020 – Cipta Kerja
  • Akta Notaris pendirian PT / CV (sejak perusahaan berdiri s/d yang terakhir)
  • Sertifikat HGB (/Hak Milik/…/Hak Tanggungan) tanah dan bangunan milik perusahaan
  • BPKB semua Kendaraan milik perusahaan
  • Laporan Keuangan (audited) – 10 tahun terakhir
  • Laporan SPT PPh Badan – 5 tahun terakhir
  • Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
  • Aneka surat Perjanjian Kredit Leasing
 

Link aneka peraturan pdf – kemenhukham

 

Special Report – World Justice Project

  • World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli dan independen tentang supremasi hukum. Sekarang mencakup 128 negara dan yurisdiksi, Indeks ini mengandalkan survei nasional lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi hukum dan para ahli untuk mengukur bagaimana aturan hukum dialami dan dirasakan di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi orang dari ketidakadilan besar dan kecil. Ini adalah dasar bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian — yang menopang pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.
Terbit tiap akhir tahun:   Link tentang Kriminalitas, Korupsi, Teroris, dan Narkoba dari PBB:  

Hukum Perusahaan pdf pada PT

Baca juga: Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja  

dari Undang2 Ciptaker – PP Modal Dasar … Usaha Mikro Kecil

  Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:
  1. beli voucher (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
  2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya
 

Hukum Perusahaan pdf pada PT

Link referensi Perseroan Terbatas (irmadevita com – Sept 2022): (error no 3, 15, 34 !)

Sub Bagian 1

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
  2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
  3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
  4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
  5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
  6. Perubahan Klasifikasi SIUP
  7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
  8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
  9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
  10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
  11. Inbreng
  12. Akuisisi
  13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
  14. Prosedur Pendirian PT PMA
  15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II
  16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  17. Transaksi Benturan Kepentingan
  18. Konsekwensi Hukum Jika Pemegang Saham menggunakan harta PT
  19. Jika Direksi PT Menjadi Tersangka
  20. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  21. Buyback Saham Berdasarkan UUPT No.40/2007
  22. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  23. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
  24. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
  25. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
  26. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
  27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
  28. Perizinan PMA
  29. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  30. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha

Sub Bagian 2

  1. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  2. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
  3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
  4. PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
  5. Proses Teknis Pendirian PT
  6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
  8. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
  9. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
  10. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
  11. Pengambil-alihan (akuisisi)
  12. Perusahaan Negara (1)
  13. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
  14. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
  15. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
  16. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
  17. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
  18. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
  19. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
  20. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  21. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
  22. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  23. Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
  24. Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
  25. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
  26. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
  28. Perizinan PMA
  29. Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
  30. Proses Teknis Pendirian PT
 

Hukum Perusahaan pdf pada CV

(link referensi: irmadevita com – Sept 2022):  
  1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
  2. Pendirian Cabang CV
  3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
  4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
  5. Contoh Akta Pendirian CV
  6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
  7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
  8. Pendaftaran Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  9. SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  10. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
  11. Pendirian BUMDesa
  Undang Undang / PP lain:   PP Penerimaan Negara Bukan Pajak:  

Hukum Perusahaan pdf pada Yayasan

(link referensi: irmadevita com – April 2021):
  1. Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
  2. Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
  3. Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
  4. Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
  5. Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
  6. Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
  7. Pembubaran Yayasan (2)
  8. Contoh akta Pendirian Yayasan
  9. Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?
  10. Keterlibatan Koperasi dalam Pendirian Yayasan
  11. Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan
  12. Mengapa BUMN Tidak Boleh Lagi Mengelola Yayasan?
  13. Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP
  14. Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)
 

Hukum Perusahaan pdf untuk General Affair

 

Materi Hukum Perusahaan pdf lainnya

  link lain yang berguna di Hukum Perusahaan:  

Untuk para praktisi manajemen

Untuk pimpinan perusahaan, praktisi manajemen, praktisi akuntansi (manajemen), praktisi komputer, dan para mahasiswa S1/S2 yang mau memperdalam ilmu dan wawasan manajemen, kami berikan link berikut ini, yang semoga bisa memenuhi kebutuhan anda: Atau mungkin jika anda interest, silakan mampir pada pustaka kami tentang Kesehatan   #
Scroll to top