Hukum Perusahaan

Halaman ini berisi materi Hukum Perusahaan yang mayoritas dalam pdf, yang terkait dengan aspek legal suatu perusahaan yang berbadan hukum, OSS dan INSW, serta informasi lain yang berhubungan.

Materi Hukum Perusahaan ini dibuat terutama untuk membantu mengenal dan administrasi dokumen legal utama dalam perusahaan serta dasar hukum dan penjelasannya bagi pengguna awam, terutama untuk yang tidak sekolah hukum.

 

Link Aturan Hukum di Indonesia – KemenhukHAM

 

1. UU 11 tahun 2020 – Omnibus Law

 

Peraturan Perpajakan – Omnibus Law

• UU no 6 1983 Ketentuan Umum Perpajakan – rev UU Cipta Kerja
• UU no 7 1983 Pajak Penghasilan – rev UU Cipta Kerja
• UU no 8 1983 Pajak Pertambahan Nilai __ BM – rev UU Cipta Kerja

 

Peraturan Kepersonaliaan – Omnibus Law

• UU 13 2003 Ketenagakerjaan – penyesuaian UU 11 2020 – ori 2021
• Mohon maaf untuk yang download tgl 23-24 Feb (catatan kami ada 10x), karena dokumen tsb masih dalam tahap editing EDISI JANUARI 2021.
• File tsb dibuang (di delete) saja, krn ada beberapa pasal yg belum terhapus
• MOHON DOWNLOAD ULANG EDISI ORI atau REVISINYA (APRIL)

• PP turunan dari UU 13 2003 rev UU Cipta Kerja:
  • PP 34 2021 – Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  • PP 35 2021 – PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK
  • PP 36 2021 – Pengupahan
  • PP 37 2021 – Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

 

Daftar Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

 

(sumber: Universitas Sanata Dharma, https://www.usd.ac.id/):

Bagaimana penjelasan singkat tentang Omnibus Law yang sedang ramai dijadikan bahan obrolan para mahasiswa?

Mengarah kepengertian umum, Omnibus Law dapat diartikan sebagai suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Dari sisi pemerintah, mereka mengklaim setidaknya ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law.

1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.
2. Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan.
3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Omnibus Law yang dimaksudkan:

1. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,
2. Omnibus Law Perpajakan,
3. Omnibus Law Ibu Kota Negara,
4. Omnibus Law Farmasi.

 

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu:

1. Penyederhanaan Perizinan,
2. Persyaratan Investasi,
3. Ketenagakerjaan,
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M,
5. Kemudahan Berusaha,
6. Dukungan Riset dan Inovasi,
7. Administrasi Pemerintahan,
8. Pengenaan Sanksi,
9.  Pengadaan Lahan,
10. Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
11. Kawasan Ekonomi.

Omnibus Law ini sudah disahkan menjadi Undang Undang dan mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2020.

 

2. Online Single Submission (OSS)

Agar lebih mempermudah dan mengurangi birokrasi proses perizinan dalam pendirian perusahaan, pemerintah Indonesia tahun 2018 telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS).

Dasar hukumnya:

• Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 – Percepatan Pelaksanaan Berusaha
• PP Nomor 24 Tahun 2018 – Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Link:

• TOPIK MASALAH DALAM OSS
• Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission

Hasil dari OSS:

• NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS
• SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), diterbitkan bersamaan dengan OSS
• Izin Lokasi, diterbitkan bersamaan dengan OSS
• Izin Lingkungan, diterbitkan bersamaan dengan OSS
• Izin Usaha Industri (IUI), diterbitkan bersamaan dengan OSS

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabeanan

 

INSW (Indonesia National Single Window):

Situs yang melayani aktivitas Perdagangan Internasional; banyak membantu proses trading di Indonesia karena menjadi National Single Window, sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menyediakan informasi mengenai: HS Code, LARTAS, Regulation Repository, Rules Of Origin, List of Authorized Traders, Trade Simulation, Exchange Rate, Manifest Information

 

3. Dokumen penting lain:

Selain inti surat Hukum Perusahaan, berikut adalah ‘standar’ Surat-surat Legal yang harus ada dalam suatu perusahaan, disimpan oleh pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA:

• TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sekarang tidak perlu lagi, diganti dengan NIB (OSS)
• Kartu NPWP (dibuat di Kantor Pajak)
• Surat Pengukuhan PKP (dibuat di Kantor Pajak)
• SK Domisili, di Jakarta sudah dihapus dengan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 . Daerah lain bagaimana?
  
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online: daftar ke website BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di provinsi tempat (perusahaan) Anda tinggal
  • • Lihat Permen PUPR No 5/2016 – Izin Mendirikan Bangunan
• Izin Gangguan (HO) – sudah dicabut (tahun 2017) dan tidak perlu dibuat lagi
  • • Lihat: Permendagri No 19/2017 – Pencabutan Izin Gangguan
• Akta Notaris pendirian PT / CV (sejak perusahaan berdiri s/d yang terakhir)
• Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
• Aneka surat Perjanjian Kredit Leasing
• Sertifikat HGB (/Hak Milik/…/Hak Tanggungan) tanah milik perusahaan
• BPKB semua Kendaraan milik perusahaan

 

Link aneka peraturan pdf – kemenhukham:

• Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• International Chamber of Commerce – Arbitrase Internasional
• International Centre for Dispute Resolution (ICDR)

 

SPECIAL REPORT – World Justice Project:

• World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli dan independen tentang supremasi hukum. Sekarang mencakup 128 negara dan yurisdiksi, Indeks ini mengandalkan survei nasional lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi hukum dan para ahli untuk mengukur bagaimana aturan hukum dialami dan dirasakan di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi orang dari ketidakadilan besar dan kecil. Ini adalah dasar bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian — yang menopang pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.

• WJP Rule of Law Index 2020 (pdf)

• The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index – Indonesia 2020

 

Link tentang Kriminalitas, Korupsi, Teroris, dan Narkoba dari PBB:

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Indonesia

 

4. Hukum Perusahaan pada PT:

• UU Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007 – versi itokindo, (kertas A4 – LEBIH TIPIS dan dilengkapi dengan DAFTAR ISI pada halaman muka !)
• PP 029 2016 – Perubahan Modal Perseroan Terbatas

Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:

1. beli voucher Rp. 50.000 (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya

 

Link referensi Perseroan Terbatas (irmadevita com – Juni 2020):

1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
6. Perubahan Klasifikasi SIUP
7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
11. Inbreng
12. Akuisisi
13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
14. Prosedur Pendirian PT PMA
15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II
16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
17. Transaksi Benturan Kepentingan
18. Konsekwensi Hukum Jika Pemegang Saham menggunakan harta PT
19. Jika Direksi PT Menjadi Tersangka
20. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
21. Buyback Saham Berdasarkan UUPT No.40/2007
22. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
23. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
24. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
25. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
26. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
28. Perizinan PMA
29. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
30. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
31. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
32. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
33. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
34. PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
35. Proses Teknis Pendirian PT
36. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
37. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
38. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
39. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
40. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
41. Pengambil-alihan (akuisisi)
42. Perusahaan Negara (1)
43. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
44. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
45. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
46. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
47. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
48. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
49. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
50. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
51. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
52. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
53. Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
54. Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
55. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
56. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
57. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
58. Perizinan PMA
59. Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
60. Proses Teknis Pendirian PT

 

5. Hukum Perusahaan pada CV:

(link referensi: irmadevita com – Juni 2020):

1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
2. Pendirian Cabang CV
3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
5. Contoh Akta Pendirian CV
6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
8. Pendaftaran Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
9. SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata
10. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
11. Pendirian BUM Desa

 

Undang Undang / PP lain:

• UU 022 2009 – Lalu Lintas dan Angkutan Jalan + Penjelasan – bolakbalik – (NEW)

• UU 022 2009 – Lalu Lintas dan Angkutan Jalan + Penjelasan
• UU 028 2009 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah + Penjelasan

• PP 027 2012 – Izin Lingkungan

 

PP Penerimaan Negara Bukan Pajak:

• PP 028 2019 – Jenis dan tarif PNBP pada Depkumham, beserta lampiran
• PP 060 2016 – Jenis dan tarif PNBP pd Kepolisian RI
• PP 003 2018 – Jenis dan tarif PNBP pd Kementerian Keuangan

 

6. Hukum Perusahaan untuk General Affair

• Corporate Secretary

• Contoh SOP Pemerintahan: Permendagri 054 2011 – SOP Satpol PP

• Kurikulum Pelatihan Satpam – nausecurity co id

• Per Kapolri 017 2006 – Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan
• Per Kapolri 018 2006 – Pelatihan dan kurikulum SATPAM
• Per Kapolri 024 2007 – Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan atau Instansi __ Pemerintah

 

Selain yang diatas, ini materi Hukum Perusahaan lainnya:

• Voluntary Principles on Security and Human Rights
• INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT FOR PRIVATE SECURITY SERVICE PROVIDERS
• UN Draft Convention on Private Military and Security Companies

 

link lain yang berguna di Hukum Perusahaan:

• Kamus Hukum. Istilah dan Pengertian Menurut Undang-Undang

 

 

 

# Hukum Perusahaan