Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan pdf yang menarik untuk diketahui

Halaman ini berisi materi Hukum Perusahaan pdf yang mayoritas dalam format pdf, yang terkait dengan aspek legal suatu perusahaan yang berbadan hukum, OSS (Online Single Submission) dan INSW (Indonesia National Single Window), serta informasi lain yang berhubungan.

Struktur RUU Cipta kerja dari Kompas

Materi Hukum Perusahaan pdf ini dibuat terutama untuk membantu mengenal dan administrasi dokumen legal utama dalam perusahaan serta dasar hukum dan penjelasannya bagi pengguna awam, terutama untuk yang tidak sekolah hukum. Patokan Utama

• Link Aturan Hukum di Indonesia – KemenhukHAM

 

UU 11 tahun 2020 – Cipta Kerja — penjelasan

Undang Undang Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2020.  

Revisi Peraturan karena UU Cipta Kerja

Peraturan Perpajakan

• UU no 6 1983 Ketentuan Umum Perpajakan – rev UU Cipta Kerja
• UU no 7 1983 Pajak Penghasilan – rev UU Cipta Kerja
• UU no 8 1983 Pajak Pertambahan Nilai __ BM – rev UU Cipta Kerja

 

Peraturan Kepersonaliaan

• UU 13 2003 Ketenagakerjaan – rev UU Cipta Kerja – itokindo – r1
• Untuk yang download tgl 23-24 Feb 2021 (masih dalam tahap editing) harap filenya dibuang saja, karena ada beberapa pasal yang belum terhapus

• PP turunan UU Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan
  • PP 34 2021 – Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  • PP 35 2021 – PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK
  • PP 36 2021 – Pengupahan
  • PP 37 2021 – Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

 

PP lain turunan UU Cipta Kerja

• PP 10 2021 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
• PP 64 2021 – Badan Bank Tanah

• PP 5 2021 – Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
• PP 6 2021 – Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
• PP 8 2021 – Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
• PP 28 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
• PP 29 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

• PP 48 2021 – Perub ke 3 PP 31  2013 ttg PP UU 6 2011 Tentang Keimigrasian

• PP 30 2021 – Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

• PP 22 2021 – Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – itokindo

  Keunggulan materi Undang Undang / PP versi itokindo.org: DAFTAR ISI untuk yang tebalnya lebih dari 40 halaman, jumlah halaman lebih sedikit, buku lebih tipis, format kertas internasional – A4, lebih praktis untuk dibawa ke ‘sana sini’. Tinggal print dan jilid, dengan petunjuk ke copy center: copy cover, jilid langsung, punggung). Versi lama kami semua dalam format diktat (halakan genap kosong), kecuali yang ada keterangan bolak-balik.  

Legal perusahaan – Utama

Online Single Submission (OSS)

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Agar lebih mempermudah dan mengurangi birokrasi proses perizinan dalam pendirian perusahaan, pemerintah Indonesia tahun 2018 telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dasar hukumnya:

• Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 – Percepatan Pelaksanaan Berusaha
• PP Nomor 24 Tahun 2018 – Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Link:

• Frequently Asked Questions (FAQ)
• TOPIK MASALAH DALAM OSS
• Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission

Hasil dari OSS – dokumen legal Utama:

• NIB (Nomor Induk berusaha), diterbitkan dari Pemerintah RI lewat OSS
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan.

Dokumen legal lain yang diterbitkan bersamaan dengan NIB:

• SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
• Izin Lokasi
• Izin Lingkungan
• Izin Usaha Industri (IUI)

• Perizinan Usaha Berbasis Risiko, diterbitkan dengan proses tambahan

Selain Akta Pendirian, dokumen tsb diatas adalah inti surat Legal Perusahaan. Simpan softcopy di satu directory di cloud (google drive, Cs) dan satu master copy di CPU pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA.  

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

• Tanya Jawab Umum OSS RBA

 

INSW (Indonesia National Single Window)

INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs release and clearance of cargoes). Situs yang melayani aktivitas Perdagangan Internasional; banyak membantu proses trading di Indonesia sudah menjadi Indonesia National Single Window, sehingga semua proses trading dapat diawasi dan dimonitor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menyediakan informasi mengenai: HS Code, LARTAS, Regulation Repository, Rules Of Origin, List of Authorized Traders, Trade Simulation, Exchange Rate, Manifest Information.  

Legal lainnya yang penting

Selain inti surat Hukum Perusahaan, berikut adalah ‘standar’ Surat-surat Legal yang harus ada dalam suatu perusahaan. Biasanya yang disimpan oleh pemilik perusahaan / Corporate Secretary / Manajer HR dan GA:

• TDP (Tanda Daftar Perusahaan), sekarang tidak perlu lagi, diganti dengan NIB (OSS)
• Kartu NPWP (dibuat di Kantor Pelayanan Pajak)
• Surat Pengukuhan PKP (dibuat di Kantor Pelayanan Pajak)
• SK Domisili Perusahaan, di Jakarta sudah dihapus dengan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 . Kontrak Hukum menyebutkan: SKDP merupakan kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah sehingga setiap daerah memiliki aturan yang berbeda dalam proses pelayanan SKDP. Karena menjadi kewenangan pemda, saat ini beberapa daerah seperti, DKI Jakarta dan Depok telah menghapuskan layanan SKDP sebagai bentuk penyederhanaan prosedur perizinan usaha.

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) online: daftar ke website BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di provinsi tempat (perusahaan) Anda tinggal
  • • Lihat Permen PUPR No 5/2016 – Izin Mendirikan Bangunan
• IMB telah diganti dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
  • PP 16  2021 – Perlak UU 28 2002 Tentang Bangunan Gedung
    • PP Nomor 16 Tahun 2021 – Lamp. Bagian 1-compressed.pdf
    • PP Nomor 16 Tahun 2021 – Lamp. Bagian 2-compressed.pdf
    • PP Nomor 16 Tahun 2021 – Lamp. Bagian 3-compressed.pdf
  • link:
    • Cara Mengurus PBG Pengganti IMB Secara Online

• Izin Gangguan (HO) tidak usah dibuat lagi, sudah dicabut dengan UU no 11 2020 – Cipta Kerja
• Akta Notaris pendirian PT / CV (sejak perusahaan berdiri s/d yang terakhir)

• Sertifikat HGB (/Hak Milik/…/Hak Tanggungan) tanah dan bangunan milik perusahaan
• BPKB semua Kendaraan milik perusahaan

• Laporan Keuangan (audited) – 10 tahun terakhir
• Laporan SPT PPh Badan – 5 tahun terakhir
• Akta Notaris Perjanjian Kredit Bank
• Aneka surat Perjanjian Kredit Leasing

 

Link aneka peraturan pdf – kemenhukham

• Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• International Chamber of Commerce – Arbitrase Internasional
• International Centre for Dispute Resolution (ICDR)

 

Special Report – World Justice Project

• World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® adalah sumber terkemuka di dunia untuk data asli dan independen tentang supremasi hukum. Sekarang mencakup 128 negara dan yurisdiksi, Indeks ini mengandalkan survei nasional lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi hukum dan para ahli untuk mengukur bagaimana aturan hukum dialami dan dirasakan di seluruh dunia. Negara hukum yang efektif mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi orang dari ketidakadilan besar dan kecil. Ini adalah dasar bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian — yang menopang pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar.

Terbit tiap akhir tahun:

• World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2021 (pdf)
• (WJP) Rule of Law Index – Indonesia 2021 Press Release

  Link tentang Kriminalitas, Korupsi, Teroris, dan Narkoba dari PBB:

• United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Indonesia

 

Hukum Perusahaan pdf pada PT

• UU Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007 – versi itokindo, (kertas A4 – LEBIH TIPIS dan dilengkapi dengan DAFTAR ISI pada halaman muka !)
• PP 029 2016 – Perubahan Modal Perseroan Terbatas

Baca juga: Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja  

dari Undang2 Ciptaker – PP Modal Dasar … Usaha Mikro Kecil

• PP Nomor 8 Tahun 2021 – Modal Dasar Perseroan … Usaha Mikro dan Kecil
• PP Nomor 8 Tahun 2021 – Lampiran.zip

  Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:

1. beli voucher (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya

 

Hukum Perusahaan pdf pada PT

Link referensi Perseroan Terbatas (irmadevita com – Sept 2022): (error no 3, 15, 34 !)

• Contoh Akta Pendirian PT (berdasarkan UU no 40 tahun 2007)

Sub Bagian 1

1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
6. Perubahan Klasifikasi SIUP
7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
11. Inbreng
12. Akuisisi
13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
14. Prosedur Pendirian PT PMA
15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II
16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
17. Transaksi Benturan Kepentingan
18. Konsekwensi Hukum Jika Pemegang Saham menggunakan harta PT
19. Jika Direksi PT Menjadi Tersangka
20. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
21. Buyback Saham Berdasarkan UUPT No.40/2007
22. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
23. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
24. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
25. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
26. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
28. Perizinan PMA
29. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
30. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha

Sub Bagian 2

1. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
2. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
4. PP 13/2018: Meninjau kembali pemilik manfaat dan perjanjian nominee dalam korporasi
5. Proses Teknis Pendirian PT
6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
7. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
8. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
9. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
10. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
11. Pengambil-alihan (akuisisi)
12. Perusahaan Negara (1)
13. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
14. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
15. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
16. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
17. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
18. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
19. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
20. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
21. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
22. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri
23. Serba serbi restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi
24. Permudah izin usaha pemerintah DKI Jakarta hapuskan SKDP
25. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
26. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan bagi PMA
28. Perizinan PMA
29. Kunci Sukses Notaris Dalam Keberhasilan Rapat Umum Pemegang Saham
30. Proses Teknis Pendirian PT

 

Hukum Perusahaan pdf pada CV

(link referensi: irmadevita com – Sept 2022):

• Contoh Akta Pendirian CV

 

1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
2. Pendirian Cabang CV
3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
5. Contoh Akta Pendirian CV
6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
8. Pendaftaran Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
9. SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata
10. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum
11. Pendirian BUMDesa

  Undang Undang / PP lain:

• UU 022 2009 – Lalu Lintas dan Angkutan Jalan + Penjelasan – bolakbalik

• UU 028 2009 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah + Penjelasan

  PP Penerimaan Negara Bukan Pajak:

• PP 028 2019 – Jenis dan tarif PNBP pada Depkumham, beserta lampiran
• PP 060 2016 – Jenis dan tarif PNBP pd Kepolisian RI
• PP 003 2018 – Jenis dan tarif PNBP pd Kementerian Keuangan

 

Hukum Perusahaan pdf pada Yayasan

(link referensi: irmadevita com – April 2021):

1. Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
2. Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
3. Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
4. Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
5. Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
6. Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
7. Pembubaran Yayasan (2)
8. Contoh akta Pendirian Yayasan
9. Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?
10. Keterlibatan Koperasi dalam Pendirian Yayasan
11. Permenhumkam No.13 Tahun 2019 tentang Yayasan
12. Mengapa BUMN Tidak Boleh Lagi Mengelola Yayasan?
13. Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP
14. Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)

 

Hukum Perusahaan pdf untuk General Affair

• Corporate Secretary

• Contoh SOP Pemerintahan: Permendagri 054 2011 – SOP Satpol PP

• Kurikulum Pelatihan Satpam – nausecurity co id

• Per Kapolri 017 2006 – Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan
• Per Kapolri 018 2006 – Pelatihan dan kurikulum SATPAM
• Per Kapolri 024 2007 – Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan atau Instansi __ Pemerintah

 

Materi Hukum Perusahaan pdf lainnya

• Voluntary Principles on Security and Human Rights
• INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT FOR PRIVATE SECURITY SERVICE PROVIDERS
• UN Draft Convention on Private Military and Security Companies

  link lain yang berguna di Hukum Perusahaan:

• Kamus Hukum. Istilah dan Pengertian Menurut Undang-Undang

 

Untuk para praktisi manajemen

Untuk pimpinan perusahaan, praktisi manajemen, praktisi akuntansi (manajemen), praktisi komputer, dan para mahasiswa S1/S2 yang mau memperdalam ilmu dan wawasan manajemen, kami berikan link berikut ini, yang semoga bisa memenuhi kebutuhan anda:

• ISO 9001:2015
• Manajemen Strategis
• Hukum Perusahaan
• Manajemen SDM
• Akuntansi Manajemen
• Supply Chain

Atau mungkin jika anda interest, silakan mampir pada pustaka kami tentang Kesehatan   #