undang-undang

Hukum Perusahaan pdf

Halaman ini berisi materi urusan hukum yang ada dalam suatu perusahaan, baik yang berbadan hukum (PT/CV/Yayasan) maupun yang tidak berbadan hukum (perorangan).

- versi itokindo, (kertas A4 – LEBIH TIPIS dan dilengkapi dengan DAFTAR ISI pada halaman muka !)

link Hukum Perusahaan pdf – kemen Hukum dan HAM:

 

SPECIAL REPORT:

 

Perseroan Terbatas (PT): PMDN/PMA

versi itokindo, (kertas A4 – LEBIH TIPIS dan dilengkapi dengan DAFTAR ISI pada halaman muka !)

 

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian PT
  2. Dapatkah Pegawai Negeri Menjadi Pengusaha? 
  3. Lagi, Ketentuan Apakah PNS Bisa Menjadi Pengusaha?
  4. Apakah TNI atau POLRI bisa menjadi pengusaha? (lanjutan)
  5. Bentuk Usaha Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Memiliki SIUP
  6. Perubahan Klasifikasi SIUP
  7. Konsekwensi penggunaan nama orang lain dalam PT (nominee arrangement)
  8. Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada PT Non PMA
  9. Pendirian Kantor Perwakilan Perdagangan Asing
  10. Pendirian Kantor Cabang Bank Asing
  11. Inbreng
  12. Akuisisi
  13. Rapat Umum Pemegang saham Perseroan
  14. Prosedur Pendirian PT PMA
  15. Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) II 
  16. Usaha Home Industri, Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  17. Transaksi Benturan Kepentingan
  18. Konsekwensi Hukum Jika Pemegang Saham menggunakan harta PT
  19. Jika Direksi PT Menjadi Tersangka
  20. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  21. Buyback Saham Berdasarkan UUPT No.40/2007
  22. Bukti Setoran Dalam Pendirian PT Wajib Ada
  23. Fintech Lending – Solusi Pembiayaan Cepat Berbasis Tekhnologi
  24. Fintech Lending  Company – Prosedur Pendiriannya
  25. Pendaftaran dan Perijinan Fintech Lending Company
  26. Peningkatan Bentuk Perusahaan dari CV menjadi PT
  27. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan Bagi PMA
  28. Perizinan PMA
  29. Hak Akses dan Mekanisme Korporasi Luar Negeri
  30. Aturan Beneficial Owner Terbit, Korporasi Wajib Ungkap Penerima Manfaat Usaha
  31. Percepatan Izin Berusaha Melalui Layanan Prioritas
  32. Pengawasan dan Pemanfaatan Data Korporasi
  33. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP, TDP, API dan Kepabenanan
  34. PP 13/2018: MENINJAU KEMBALI PEMILIK MANFAAT DAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KORPORASI
  35. Proses Teknis Pendirian PT
  36. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
  37. Keabsahan Perbuatan Hukum Para Pendiri PT (berdasarkan UU No. 40/2007)
  38. Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUPT No.1/1995 dengan UUPT No.40/2007
  39. Contoh Akta Pendirian PT Berdasarkan UU No. 40/2007
  40. Versi Perbedaan Draft Akta Pendirian PT.
  41. Pengambil-alihan (akuisisi)
  42. Perusahaan Negara (1)
  43. Badan Usaha Milik Negara (2) –  PT. Persero
  44. Menjelang Batas Waktu Berakhirnya Masa Penyesuaian Anggaran Dasar PT
  45. Akses Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pada Sisminbakum Hari ini Ditutup
  46. Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI
  47. SISMINBAKUM Riwayatmu Kini…
  48. Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum
  49. Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM
  50. Usaha Home Industry Makanan, Minuman dan Obat-obatan
  51. Peraturan Pemerintah Mengenai Besarnya PNBP
  52. Hak dan Akses Mekanisme Korporasi Luar Negeri

 

Setelah final, lakukan cek status hukum perusahaan, di DITJEN Administrasi Hukum Umum ONLINE – Profil Perusahaan, caranya:

  1. beli voucher Rp. 50.000 (Pemesanan Voucher hanya dapat di dilakukan oleh Notaris yang sudah login di sistem AHU Online).
  2. Masukkan Nama PT/ Yayasan /Perkumpulan /Fiducia yang mau dicari profilnya

 

Perseroan Comanditair (CV):

(link referensi: irmadevita com – Mei 2010):

  1. Prosedur, Cara dan Syarat Mendirikan CV
  2. Pendirian Cabang CV
  3. Peningkatan Bentuk Usaha dari CV Menjadi PT
  4. Dapatkah CV Didirikan oleh Suami Isteri?
  5. Contoh Akta Pendirian CV
  6. Firma Sebagai Alternatif Bentuk Usaha
  7. Maatschap (Persekutuan Perdata)
  8. Pendaftaran Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  9. SABU – Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata
  10. Tanggung Jawab Pesero Firma dalam Suatu Firma Hukum

 

Yayasan

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Proses Teknis Pendirian Yayasan di Indonesia
  2. Bolehkah Orang Asing Mendirikan Yayasan?
  3. Bagaimana agar Yayasan Asing Bisa Beroperasi di Indonesia?
  4. Pendirian Yayasan Oleh Orang atau Badan Hukum Asing di Indonesia
  5. Cara Penggunaan Sisa Hasil Likuidasi Kekayaan Yayasan Yang Bubar
  6. Tata Cara Pembubaran Yayasan (1)
  7. Pembubaran Yayasan (2)
  8. Contoh akta Pendirian Yayasan
  9. Mengapa Saat Ini Pengusaha Tidak Memilih Yayasan Sebagai Bentuk Usahanya?

 

LSM/ORMAS/Himpunan

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Pendirian Himpunan/Ikatan/Paguyuban/Ormas/LSM
  2. Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (Kursus)
  3. Pendirian NGO atau LSM Asing di Indonesia
  4. Peraturan Pelaksanaan UU BHP (Permen No. 32/2009)
  5. Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Menjadi BHP

 

Pembuatan surat lainnya:

 

Undang Undang / PP lain versi itokindo.org (LEBIH TIPIS dan sebagian dilengkapi dengan DAFTAR ISI pada halaman muka – tinggal print dan jilid):

 

link masalah Hukum dan perusahaan:

 

Kamus Hukum / Istilah Hukum:

 

General Affair + Umum:

  • Corporate Secretary

Materi lain:

 

Hukum Pertanahan:

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Jenis-jenis hak atas tanah dan pengaturannya
  2. Penjelasan mengenai Hak Eigendom, Opstal, Erfpacht
  3. Jual beli dan balik nama sertifikat
  4. Prosedur pembelian rumah lewat lelang
  5. Pemilikan tanah secara warisan
  6. Pemilikan tanah secara warisan (2)
  7. Gereja sebagai pemegang hak atas tanah
  8. Prosedur Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur
  9. Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Bengkok
  10. Cara perhitungan BPHTB Waris untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan
  11. Ketentuan mengenai BPHTB Tanah yang sudah berakhir jangka waktu haknya
  12. Ketentuan Pengurangan BPHTB Waris dan Hibah wasiat di DKI berdasar Pergub 112/2011
  13. Perhitungan NJOP untuk Rumah Susun
  14. Rancangan UU Rumah susun yang baru
  15. Surat Keterangan bebas Pajak penghasilan
  16. Kewajiban Pengembang untuk menyediakan Rusun Menengah bawah (UU RUSUN baru)
  17. Sebelum beli rumah secara oper kredit, pelajari dulu untung ruginya
  18. Pensertifikatan Tanah Secara Sporadik
  19. LARASITA
  20. Info Tentang Kantor Tata Usaha Verluis untuk tanah2 hak barat
  21. Ijin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal
  22. Jangka waktu, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi
  23. Saat terhutangnya Pajak Untuk Hibah Wasiat
  24. Pembelian Rumah Melalui Pengembang di Areal Perumahan
  25. Kuasa Menjual Rumah
  26. Pemecahan sertifikat tanah kakek kepada cucu
  27. Peralihan HGB Karena Jual Beli Untuk PT Harus Selesai Dalam 8 Hari Kerja
  28. Prosedur dan pengenaan pajak atas Hibah wasiat kepada Keponakan
  29. Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi berdasarkan PP No. 24 tahun 2016
  30. Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal
  31. Subjek Reforma Agraria
  32. Reforma Agraria
  33. Sertifikat Tanah Hilang
  34. Tempat Mencari Informasi Tentang Pemilikan, Pengelolaan, Persewaan Tanah Eigendom, Erfpacht, Opstaal
  35. Eigendom, Erfpacht, Opstal (2)
  36. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh)
  37. Cara Pengurusan Surat Keterangan Bebas PPh
  38. Tarif Baru PNBP Untuk Pelayanan Pada Badan Pertanahan Nasional
  39. Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia

 

Hukum Jaminan

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Bentuk-bentuk Jaminan
  2. Hak Tanggungan dan permasalahannya
  3. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8/2011
  4. Lelang atas objek jaminan fidusia Pada saat Debitur Dinyatakan Pailit
  5. Bentuk Jaminan atas bangunan di  atas tanah hak yang tidak bisa dibebani Hak Tanggungan
  6. Larangan/Pembatasan Pemberian Kredit Bank kepada WNA
  7. Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Hak Jaminan
  8. Pembebanan Jaminan atas Sistem Resi Gudang
  9. Hipotek Kapal
  10. Pembebanan Hipotek Kapal Berdasarkan Permenhub RI No 13/2012
  11. Kewajiban Pendaftaran Fidusia Dalam Waktu 30 hari
  12. Hewan Ternak sebagai jaminan Fidusia
  13. Pemberian Jaminan Fidusia Atas pesawat Terbang dan Helicopter
  14. Penjaminan Asset Atas Nama Orang Tua
  15. Baliknama kepemilikan kapal
  16. Pembahasan PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF
  17. Contoh Akta Pengakuan Hutang Murni (Perorangan)

 

Hukum Perjanjian/Kontrak

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Terminology Affidavit dalam hukum Indonesia
  2. Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenhukham RI
  3. Pemberlakukan Dokumen Asing menurut Hukum Indonesia
  4. Prosedur Jual Beli melalui internet, telephone dan media online
  5. Aspek Hukum dalam kontrak jual beli batubara
  6. Point-point krusial dalam kontrak jual beli batubara
  7. Pro Kontra Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang dengan terbitnya PP No. 24/2012  
  8. Batas usia dewasa
  9. Legalisasi atau warmerking?
  10. Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres 54/2010
  11. Ketentuan Pokok & Larangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa
  12. Karakteristik Masing-Masing Kontrak Pengadaan Barang dan Larangannya
  13. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat
  14. Oligopoli Dalam Praktik
  15. Klausula Baku VS Perlindungan Konsumen
  16. Sewa Ulangkan Rumah Kontrakan 
  17. Jual Beli dan Levering
  18. Musnahnya Barang Yang disewakan
  19. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Atas Kontrak Asing Yang dibuat di Indonesia
  20. Ini Akibatnya kalau kontrak yang dibuat di Indonesia Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia
  21. Dapatkah Notaris memberikan Salinan Akta Selain Dalam bahasa Indonesia? 
  22. surat kuasa membeli, dokumen sakti pekerja migran
  23. KSWP, VALIDASI PPh, DAN PPAT PADA LAYANAN PERTANAHAN
  24. PPAT WAJIB KSWP DULU SEBELUM TRANSAKSI TANAH
  25. Sebelum Beli Rumah Secara Oper Kredit, pelajari Dulu Untung Ruginya
  26. Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit
  27. Permasalahan dalam Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)
  28. Aspek Hukum Pemberian Kredit Online oleh FinTech Lending

 

Syariah

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Bank Syariah, si cantik yang sedang mekar
  2. TTUN, Perlukah?
  3. Jual Beli Murabahah sebagai alternative pembiayaan 
  4. Murabahah, menuju pembiayaan yang murni syariah
  5. Jangan Tunggu Kaya Untuk Berwakaf
  6. Nazir Sebagai Pengelola Wakaf
  7. Wakaf Tanah Produktif Untuk Jangka Waktu Tertentu
  8. Sewa Menyewa (Ijarah) sebagai salah satu skema pembiayaan
  9. Akad Ijarah Dalam Skema Pembiayaan Syariah
  10. Repotnya Bersengketa Dalam Transaksi Syariah
  11. Aturan Dirubah Biar Menang
  12. Syariah, Setengah Syariah dan Tidak Syariah
  13. UU Perbankan Syariah
  14. Konsep dan Prinsip Syariah
  15. Wadi’ah (Titipan) Dalam Bentuk Tabungan atau Giro Syariah
  16. Joint Venture Profit Loss Sharing Dengan Musyarakah
  17. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
  18. Mekanisme L/C Impor Syariah
  19. Transaksi Kartu Kredit Syariah
  20. Gadai (Rahn) Dalam Prinsip Pembiayaan Syariah
  21. Akad Rahn

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Merk,Paten dan Hak Cipta

(link referensi: irmadevita com – Mei 2019):

  1. Memahami arti etiket Merk
  2. Mendaftarkan Merk Dagang
  3. Lindungilah hasil karya anda sebelum diakui oleh orang lain
  4. Elemen2 Website yang dilindungi oleh Hak Cipta
  5. Benarkah memiliki tas KW lebih dari 2 Bisa di Penjara?
  6. Sebelum Mengunduh Lagu di Internet, Baca Dulu Aturan Hukumnya
  7. Budaya Copy Paste Blog dan Konsekwensi hukumnya

link:

 

###